Pernyataan Sri Mulyani pada 8 April 2025
Pada tanggal 8 April 2025, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, ia menyebutkan bahwa pendekatan tarif tersebut tidak memiliki landasan ilmu ekonomi yang jelas dan sulit dipahami oleh para ekonom terlatih. “Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami,” ujarnya, sebagaimana dilaporkan oleh CNBC Indonesia.
“Jadi ini sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ,” tambah Sri Mulyani, menegaskan bahwa kebijakan ini lebih didorong oleh pragmatisme transaksional ketimbang teori ekonomi klasik.
Ia juga memperingatkan bahwa kebijakan ini telah menciptakan ketidakpastian luar biasa di tingkat global. Dalam kurun waktu Februari hingga April 2025, lanskap ekonomi dunia berubah drastis dari tatanan berbasis aturan (rule-based) menjadi “tidak ada lagi kepastian,” yang menuntut kewaspadaan tinggi dari pemerintah Indonesia tanpa harus panik.
Konteks Kebijakan Tarif Trump
Detail Pengumuman
Pada 2 April 2025, Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang menargetkan lebih dari 180 negara, termasuk Indonesia, dengan tarif sebesar 32% untuk produk ekspor Indonesia ke AS. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 9 April 2025 pukul 00:01 EDT (11:01 WIB), sebagai bagian dari strategi proteksionisme “America First” untuk mengurangi defisit perdagangan AS. Menurut data dari U.S. Census Bureau, defisit perdagangan AS dengan Indonesia pada 2024 mencapai US$19,3 miliar, menjadikan Indonesia negara dengan defisit perdagangan ke-15 terbesar bagi AS.
Data Ekspor Indonesia ke AS (2024)
| Sektor | Nilai Ekspor (US$ Miliar) | Persentase Total Ekspor |
|---|---|---|
| Tekstil & Pakaian | 5.8 | 18.7% |
| Elektronik | 4.2 | 13.5% |
| Alas Kaki | 3.9 | 12.6% |
| Minyak Nabati | 2.1 | 6.8% |
| Lainnya | 15.0 | 48.4% |
| Total | 31.0 | 100% |
Sumber: Kementerian Perdagangan RI & U.S. Census Bureau
Latar Belakang Historis
Kebijakan ini bukanlah yang pertama kali diterapkan Trump. Pada masa jabatan pertamanya (2017-2021), ia meluncurkan perang dagang dengan China, mengenakan tarif hingga 25% pada barang senilai US$250 miliar. Menurut studi dari National Bureau of Economic Research (NBER) tahun 2020, kebijakan tersebut menyebabkan penurunan ekspor China ke AS sebesar 7%, namun juga meningkatkan harga barang konsumsi di AS dan memicu retaliasi global. Kini, di masa jabatan keduanya, Trump memperluas pendekatan ini dengan tarif resiprokal yang lebih agresif, menargetkan negara-negara dengan “tariff gap” tinggi.
Analisis Ekonomi Mendalam
Dasar Teori Ekonomi vs. Pragmatisme Trump
Sri Mulyani benar dalam menyoroti bahwa kebijakan Trump tidak selaras dengan teori perdagangan internasional klasik, seperti teori keunggulan komparatif David Ricardo atau model Heckscher-Ohlin. Teori-teori ini menekankan efisiensi global melalui spesialisasi dan perdagangan bebas. Sebaliknya, pendekatan Trump lebih mencerminkan merkantilisme modern—fokus pada surplus perdagangan unilateral tanpa mempertimbangkan dampak sistemik pada rantai pasok global. Menurut The Economist (edisi April 2025), kebijakan ini dapat meningkatkan inflasi di AS sebesar 1,5% dalam 12 bulan ke depan akibat kenaikan harga impor.
Skenario yang Mungkin Terjadi
Berikut adalah tiga skenario utama berdasarkan analisis ekonomi terkini:
Skenario 1: Eskalasi Perang Dagang Global
Jika negara-negara besar seperti China (tarif 34%), Uni Eropa, dan ASEAN membalas dengan tarif serupa, dunia bisa memasuki perang dagang penuh. China telah mengancam retaliasi dengan tarif 50% pada barang AS, sementara Trump membalas dengan ancaman kenaikan hingga 60%, sebagaimana dilaporkan BBC News Indonesia (7 April 2025). Dampaknya bagi Indonesia meliputi penurunan ekspor ke AS sebesar 20-30% (proyeksi INDEF), volatilitas harga komoditas seperti nikel dan minyak sawit, serta pelemahan rupiah hingga Rp17.500 per dolar AS dalam 6 bulan (prediksi Tempo.co, 6 April 2025).
Probabilitas: Tinggi (75%) | Dampak Ekonomi: Resesi global dengan kontraksi PDB dunia 1,2% (IMF, proyeksi April 2025).
Skenario 2: Diversifikasi Pasar Ekspor Indonesia
Sri Mulyani menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia pada AS (18% dari total ekspor) lebih rendah dibandingkan China (25%). Ini membuka peluang diversifikasi ke pasar BRICS, ASEAN, atau Uni Eropa. Studi dari World Bank (2024) menunjukkan bahwa setiap 1% pengalihan ekspor ke ASEAN dapat meningkatkan PDB Indonesia sebesar 0,05%. Namun, ini membutuhkan investasi infrastruktur logistik senilai Rp500 triliun dan deregulasi perdagangan dalam 2 tahun.
Probabilitas: Sedang (55%) | Dampak Ekonomi: Pertumbuhan ekspor 5-7% ke pasar alternatif dalam 3 tahun.
Skenario 3: Ketahanan Ekonomi Domestik
Dengan konsumsi domestik menyumbang 56% PDB Indonesia (BPS, 2024), fokus pada pasar dalam negeri bisa menjadi benteng pertahanan. Langkah ini melibatkan insentif untuk UMKM (target 30 juta unit pada 2030), hilirisasi industri (nikel, CPO), dan perlindungan pasar lokal dari impor. Menurut Kompas.id (18 November 2024), strategi ini dapat menekan dampak tarif AS hingga 40%.
Probabilitas: Tinggi (65%) | Dampak Ekonomi: Ketahanan PDB di atas 5% meski ekspor turun 15%.
Dampak pada Indonesia
Sektor Terdampak
Industri padat karya seperti tekstil, elektronik, dan alas kaki menghadapi risiko terbesar. Asosiasi Produsen Tekstil Indonesia (APTI) memperkirakan penurunan ekspor sebesar US$1,5 miliar dan PHK 150.000 pekerja dalam 6 bulan (CNN Indonesia, 4 April 2025). Sektor komoditas seperti nikel juga terancam jika China, konsumen utama, melemah akibat perang dagang dengan AS.
Langkah Pemerintah
Pemerintah Indonesia telah membentuk tim negosiasi yang dipimpin oleh Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk melobi AS. Strategi mitigasi meliputi insentif pajak untuk eksportir (pengurangan PPh 25%), diversifikasi pasar, dan percepatan hilirisasi industri, sebagaimana diumumkan oleh Kementerian Perdagangan RI (18 Maret 2025).
Dampak pada Ekonomi Global
Kebijakan Trump memicu gejolak pasar saham global. Pada 3 April 2025, Dow Jones turun 3,98%, Nikkei 225 anjlok 2,77%, dan IHSG melemah 2,1% (Strategi News, 4 April 2025). International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan kontraksi perdagangan dunia sebesar 2% pada 2025 jika perang dagang eskalasi. Negara-negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand akan menghadapi capital outflow hingga US$50 miliar dalam 3 bulan.
Proyeksi Dampak Global
| Indikator | 2024 | 2025 (Proyeksi) |
|---|---|---|
| Pertumbuhan PDB Dunia | 3.2% | 2.0% |
| Volume Perdagangan Global | US$28 T | US$27.5 T |
| Harga Minyak (Brent) | US$82/barel | US$90/barel |
Sumber: IMF & World Trade Organization (WTO)
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kebijakan tarif Trump menandai pergeseran dari multilateralisme ke proteksionisme unilateral, menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Dengan ketahanan domestik yang kuat dan strategi diversifikasi yang agresif, Indonesia dapat meminimalkan dampak negatif sambil memanfaatkan posisinya dalam rantai pasok global. Sri Mulyani menekankan pentingnya “kewaspadaan tanpa kepanikan,” sebuah pendekatan yang harus dijalankan dengan koordinasi lintas sektoral dan diplomasi ekonomi yang cerdas.
Rekomendasi:
- Percepat negosiasi bilateral dengan AS untuk mendapatkan pengecualian tarif.
- Tingkatkan investasi pada hilirisasi industri (anggaran Rp200 triliun/tahun).
- Dorong kerja sama ASEAN untuk membentuk blok perdagangan alternatif.
- Perkuat cadangan devisa hingga US$160 miliar untuk stabilisasi rupiah.